Senin, 21 Maret 2011

Sekilas tentang Kepegawaian


Pemberian Nomor Induk Pegawai (NIP)
1.  Nomor induk pegawai (NIP) diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.
2.  Fungsi NIP adalah sebagai berikut:
a.  Sebagai nomor identitas Pegawai Negeri Sipil.
b.  Sebagai nomor pension
c.  Sebagai nomor asuransi social Pegawai Negeri Sipil (atau nama lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
d.  Sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian yang teratur.
3.   NIP hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain, NIP dengan sendirinya tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan sudah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan pensiun dan ansuransi sosial Pegawai Negeri Sipil.
4.   Apabila yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka NIPnya tidak dapat digunakan untuk Pegawai Negeri Sipil lain.
5.   Pegawai Negeri Sipil yang pindah antar instansi Pemerintah atau ditugaskan kepada instansi lain tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.
6.   Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.
7.   Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa hak pensiun, apabila kemudian diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil, tetap menggunakan NIP yang telah ditetapkan baginya.

Penetapan NIP
NIP ditetapkan secara terpusat oleh Kantor Badan Kepegawaian Negara, baik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengisi Kardaf, ditetapkan NIPnya berdasarkan data kepegawaian yang terdapat dalam Kardaf.

Penggunaan NIP
ü Dalam surat-surat mutasi kepegawaian harus dicantumkan NIP, seperti dalam surat-surat keputusan pengangkatan calon/Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, pengangkatan dalam atau pemberhentian dari jabatan, pemindahan, pemberhentian, pesiun, dan mutasi kepegawaian lainnya.
ü Arsip kepegawaian disusun secara sistematis menurut urutan NIP.
ü Dengan pencantuman NIP dalam segala surat-surat mutasi kepegawaian dan pelaksanaan penyusunan arsip kepegawaian menurut urutan NIP, maka akan memudahkan pemeliharaan arsip kepegawaian dan mudah ditemukan apabila diperlukan.

Dasar hukum: Perka No. 22 Tahun 2007 tentang NIP
http://kepeg.auk.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/12/perkabkn-22_2007.pdf

Pemberian Kartu Pegawai Negeri Sipil, KARPEG (CPNS tidak mendapat)
Karpeg diberikan kepada mereka yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain selama seseorang masih berstatus sebagai calon Pegawai Negeri Sipil, kepadanya tidak diberikan KARPEG.

Karpeg adalah sebagai kartu identitas Pegawai Negeri Sipil, dalam arti bahwa pemegangnya adalah Pegawai Negeri Sipil. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, atau dengan perkataan lain, apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Karpeg dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Dasar hukum: Perka No  07 Tahun 2008 tentang Kartu PNS elektrolit
http://kepeg.auk.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/12/Perka-BKN-7-20081.pdf

KARIS, KARSU (baik CPNS maupun PNS mendapat)
http://www.bkn.go.id/in/karis-karsu.html

TASPEN (baik CPNS maupun PNS mendapat)
http://www.bkn.go.id/in/taspen.html

ASKES (baik CPNS maupun PNS mendapat)
http://www.bkn.go.id/in/askes.html

Di anak lampiran 1-g ada contoh SK Pengangkatan CPNS dan hal 47 anak lampiran 1-i ada terdapat:
·         contoh SK Pengangkatan PNS,
·         penjelasan lengkap tentang gol ruang utk CPNS,
·         penghasilan 80% dari gaji pokok CPNS,
·         masa percobaan 1-2 tahun,
·         dan persyaratan diangkat menjadi PNS


·         Lampiran 1 untuk CPNS yang berasal dari pengangkatan tenaga honorer,
·         Lampiran 2 untuk CPNS yang diangkat dari pelamar umum.
·         Lampiran 2 hal 46-49 berisi penjelasan prosedur Pengangkatan Menjadi CPNS dimulai dari pemanggilan, penyampaian usul penetapan NIP, pengangkatan menjadi CPNS, Penugasan/penempatan dan Pembayaran gaji CPNS serta contoh-contoh surat pernyataan.

Pendidikan dan Pelatihan PNS (Diklat PNS)
Pendidikan dan pelatihan PNS yang selanjutnya disebut DIKLAT adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan I, II, dan III; baik yang diangkat dari tenaga honorer maupun yang baru lulus tes CPNS.

Diklat secara garis besar terbagi 2, yakni:
I.     Diklat Prajabatan
Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS Diklat Prajabatan terdiri dari :
1.     Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I;
2.     Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II;
3.     Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib disertakan dalam diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dna perannya sebagai pelayan masyarakat. Pesera diklat Prajabatan adalah semua Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

II.      Diklat Dalam Jabatan


Produk hukum tentang DIKLAT:
PP No 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
http://simpegpmptk.com/undang2/PPP_n0101_2000.pdf

Pengangkatan PNS yang menduduki jabatan fungsional:
Persyaratan untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional adalah:
1.     Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil,
2.     Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan,
3.     Telah menduduki pangkat menurut ketentuan yang berlaku,
4.     Telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan,
5.     Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Jabatan
Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk diangkat ke dalam jabatan yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:
1.   Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam jabatan terakhir,
2.   Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi,
3.   Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir.

Kenaikan Pangkat
Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:
1.   Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir,
2.   Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi,
3.   Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
Penting diingat! Photobucket
Selama masih status CPNS, tidak diijinkan untuk menempuh studi lanjut. Ijazah yang diproleh dalam masa masih berstatus CPNS tidak bisa dipakai untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional. Karena persyaratan untuk kenaikan harus dilengkapi dengan surat ijin belajar sedangkan surat ijin belajar hanya diberikan kepada seorang PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun terhitung dari SK PNS.
Ketentuan ini terdapat di Permendiknas No 48 Tahun 2009 pasal 26 dan Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004 pasal 4 ayat 2.

warna coretan